Bank sentral Indonesia (Bank Indonesia) memprediksi akan terjadi penurunan inflasi yang besar dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2015. Saat ini, laju inflasi tahunan mencapai 6,83% pada basis year-on-year (y/y). Kendati begitu, pada akhir tahun Bank Indonesia memperkirakan bahwa indeks harga konsumen akan menurun menjadi 3,6% (y/y), yang termasuk area bawah dari range target inflasi 2015 (3-5% y/y). Berita terbaru ini disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo ketika bertemu dengan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).

Lanjut baca ›

Effective immediately, the government of Indonesia introduced a new tax incentive that makes it more attractive for companies to revalue their fixed assets. Previously, companies had to pay a ten percent tax on the company's fixed asset growth. As a result, companies tended to refrain from increasing the level of fixed assets resulting in limited tax revenue. The Indonesian Finance Ministry said that companies will only have to pay 3 percent tax on the increased amount, provided that they submit their proposals for fixed asset revaluation before the end of this year.

Lanjut baca ›

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan pada hari Kamis (22/10) bahwa investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) di Indonesia naik 18,1% pada basis year-on-year (y/y) menjadi Rp 92,5 triliun di kuartal ketiga tahun 2015 dibandingkan dengan kuartal yang sama setahun sebelumnya. Pertumbuhan 18,1% pada kuartal 3 tahun 2015 hampir sama dengan kenaikan FDI 18,1% (y/y) di kuartal sebelumnya. Data FDI dari BKPM tidak mencakup investasi di sektor-sektor perbankan dan minyak & gas di negara ini.

Lanjut baca ›

Credit rating agency Standards & Poor's (S&P) says Indonesia (and Malaysia) need to increase efforts to build a good track record of timely and reasonable power tariffs adjustments in order to ensure decent returns for investors and recover their costs. Delays in energy price revisions, which are sometimes the result of political strategy, are the key risk that jeopardize the financial stability (and credit profile) of state-owned utility company Perusahaan Listrik Negara (PLN). S&P therefore advises the Indonesian government to enhance efforts to ensure a sound regulatory framework (i.e. a transparent tariff rate-setting mechanism).

Lanjut baca ›