Politik Indonesia

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998, berbagai perubahan konstitusional dilakukan untuk melemahkan kekuasaan cabang-cabang eksekutif. Dengan demikian, membuat sebuah sistem kediktatoran baru hampir mustahil. Indonesia saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun. Sejak berakhirnya Orde Baru dan mulainya periode Reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil (meskipun korupsi dan politik uang di mana orang membeli kekuasaan atau posisi politik masih tetap lazim).

Ikhtisar Struktur Politik

Bagian ini membahas struktur sistem politik di Indonesia saat ini. Topik-topik termasuk peran agama (terutama agama Islam) dalam pengambilan kebijakan politik dan keterangan pemisahan kekuasaan (trias politica), yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif tersedia dalam bagian ini. Kini, Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-sekarang) sedang memimpin Indonesia sampai dengan tahun 2014, di mana pemilihan parlemen dan presiden baru akan diselenggarakan.

Lanjut baca


Masa Prakolonial

Masa Prakolonial Indonesia InvestmentsSumber-sumber menunjukkan bahwa Nusantara berisikan berbagai entitas politik sejak awal sejarah. Entitas ini berevolusi dari pusat politik di sekitar perorangan di mana kepemimpinannya diwujudkan dalam diri seseorang yang mempunyai ketrampilan tertentu dan kharisma dan juga menyatakan diri sebagai seseroang yang mirip Tuhan dan mempunyai kekuatan supernatural serta didukung oleh tentara dan rakyat yang membayar upeti kepada raja.

Lanjut baca

 

Masa Penjajahan

Masa Penjajahan Hindia Belanda Indonesia InvestmentsKedatangan bangsa Eropa yang tertarik dengan potensi menjanjikan yaitu perdagangan rempah-rempah adalah salah satu titik balik utama dalam sejarah kepulauan. Memiliki teknologi yang lebih canggih dan persenjataan baru di tangan, orang Portugis dan khususnya orang Belanda, berhasil menjadi pemegang kekuatan ekonomi dan politik yang berpengaruh dan mampu mendominasi kepulauan ini serta mulai menciptakan kerangka politik dan batas-batas baru.

Lanjut baca

 

Orde Lama Soekarno

Orde Lama Soekarno Indonesia InvestmentsSoekarno, presiden pertama Indonesia, adalah ikon perjuangan nasionalis yang melawan para penjajah. Akan tetapi setelah kemerdekaan dicapai, ia memiliki tugas berat untuk memimpin sebuah negara baru yang masih memiliki trauma dari masa lalu dan konflik kekuatan politik dan sosial di masa kini. Ternyata politisi generasi muda yang tidak berpengalaman kesulitan membimbing negaranya. Keadaan itu memuncak dalam kekacauan pada pertengahan tahun 1960.

Lanjut baca

 

Orde Baru Suharto

Orde Baru Suharto Indonesia InvestmentsSuharto, presiden kedua Indonesia, berhasil mengambil kekuasaan pada tahun 1960an di tengah perbergolakan yang ada. Pemerintah Orde Baru memerintah Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun dan pemerintahan itu ditandai oleh perkembangan ekonomi (yang mengakibatkan pengurangan kemiskinan yang mengesankan) tetapi juga oleh penindasan dan korupsi. Namun, ketika ekonomi domestik -dasar legitimasi kekuatannya- runtuh pada tahun 1990an, Suharto cepat kehilangan kendali kekuasaan.

Lanjut baca

 

Reformasi

Reformasi Indonesia InvestmentsSetelah berada di bawah pemerintahan otoriter selama tiga puluh tahun lebih, politik Indonesia mengalami proses pembaruan untuk memberikan kekuatan lebih banyak kekuasaan dan politik kepada masyarakat Indonesia. Periode baru ini dikenal sebagai periode Reformasi. Tak hanya ditandai oleh perubahan struktural (seperti desentralisasi kekuasaan ke daerah dan pembatasan kekuasaan presiden), tetapi juga ditandai oleh kesinambungan (misalnya korupsi, kemiskinan dan pengelompokan modal di kalangan atas).

Lanjut baca

 

Kabinet Sekarang

Kabinet Sekarang Kabinet Indonesia Bersatu II Indonesia InvestmentsBagian ini menampilkan daftar anggota kabinet presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinamai Kabinet Indonesia Bersatu II yang diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2009 dan akan memerintah sampai tahun 2014, saat pemilu baru akan diadakan. Presiden Yudhoyono tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden baru pada tahun 2014 karena konstitusi membatas kepresidenan sampai dua kali masa jabatan (masing-masing lima tahun).

Lanjut baca