Rp 15 Triliun Modal Awal INA dari APBN

Selanjutnya, pemerintah Indonesia telah menyediakan INA modal awal, sebesar Rp 15 triliun dari APBN 2020. Kemudian sepanjang 2021 modal tersebut akan ditingkatkan hingga jumlahnya genap Rp 75 triliun. Apakah ini terhitung target ambisius? Tidak juga. Pasalnya hingga akhir 2020, pemerintah Indonesia telah mengumpulkan komitmen investasi dari Uni Emirat Arab hingga Amerika Serikat yang nilainya mencapai USD 30.8 miliar. Jika komitmen itu terpenuhi, sesungguhnya Indonesia bahkan telah mengumpulkan hampir dua kali lipat dari target awal.


Siapa Yang Memimpin Indonesia Investment Authority (INA)?

Jabatan
Ridha DM Wirakusumah CEO
Stefanus Ade Hadiwidjaja Dewan Direksi
Eddy Porwanto Dewan Direksi
Marita Alisjahbana Dewan Direksi
Arief Budiman Dewan Direksi


INA Jadi Solusi Pembiayaan Proyek Infrastruktur

Diciptakannya INA merupakan bagian dari UU Omnibus Cipta Kerja, yang digadang-gadang sebagai solusi masalah investasi di Indonesia, sekaligus stimulus bagi investor asing yang melirik Indonesia namun enggan dengan ketidakpastian hukumnya.


Komitmen Investasi Lewat INA:

Negara      Nilai
(USD Miliar)
United Arab Emirates      22.8
Japan       4.0
Canada       2.0
United States       2.0


Pemerintah Indonesia rupanya menyadari bahwa demi memenuhi ambisi pembangunan infrastrukturnya adalah mustahil hanya mengandalkan APBN dan utang luar negeri, terutama setelah pandemi COVID-19 memukul ekonomi global. Apalagi selama ini pendapatan ekspor Indonesia masih ditopang oleh sektor komoditas yang harganya fluktuatif. Goncangan di sektor komoditas juga berarti goncangan di penerimaan negara.

Itu sebabnya INA tidak bisa disamakan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), karena dana yang masuk tidak melulu berwujud pinjaman melainkan dalam wujud penyertaan modal atau saham.

Pemerintah Indonesia pun telah mematok INA untuk memberikan dividen maksimal 30 persen setiap tahun. Harapan pemerintah ini dinilai cukup moderat, jika dibandingkan dengan dividen perusahaan-perusahaan BUMN, yang rata-rata mengembalikan 20–45 persen di tahun-tahun sebelum pandemi melanda.

Untuk itu, lembaga ini harus dipastikan mampu melakukan pengelolaan asset dengan baik, termasuk memperoleh calon mitra investasi yang tepat.


Target Pertama INA: Proyek Jalan Tol

Lalu kemana sasaran triliunan dana INA ditujukan? CEO INA Ridha Wirakusumah menyebut proyek-proyek jalan tol akan menjadi sasaran pertama investasi INA. Multiplier effect yang dapat ditimbulkan jalan tol menjadi alasan Ridha mengutamakan kluster ini, ketimbang pelabuhan, bandara, maupun infrastruktur lainnya.

Sebagai catatan, Kementerian PUPR memiliki target untuk membangun 2,500 km jalan tol baru pada periode 2019–2024, sehingga di 2024 ada sekitar lebih dari 4,500 km jalan tol yang dapat digunakan warga. Dan hingga akhir 2020, jalan tol yang telah beroperasi baru sekitar 2,346 km.

Rencana INA ini tentunya menjadi angin segar bagi perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol, seperti Hutama Karya, Waskita Karya, dan Jasa Marga. Apalagi Waskita Karya memang berencana mendivestasikan kepemilikannya di 9 ruas tol tahun ini dengan nilai berkisar Rp 11 triliun.


Proyek Divestasi Saham Waskita Karya:

ruas Medan - Kualanamu
ruas Tebing Tinggi
ruas Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat
ruas Cibitung - Cilincing, Cinere - Serpong
ruas Bogor - Ciawi - Sukabumi
ruas Depok - Antasari
ruas Pemalang - Batang
ruas Batang - Semarang
ruas Krian - Legundi - Bunder Manyar


Apakah Indonesia Ketinggalan?

Indonesia bisa dikatakan cukup ‘ketinggalan kereta’ untuk membentuk Sovereign Wealth Fund jika dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya. Tidak usah jauh-jauh membandingkannya dengan negara di Eropa. Bahkan sesama rekan ASEAN-nya, Singapura dan Malaysia, telah punya Sovereign Wealth Fund sejak belasan bahkan puluhan tahun silam.


Sovereign Wealth Fund di Singapore dan Malaysia:

Negara SWF Aset
Singapore GIC Private Limited USD $100 miliar
Malaysia Khazanah Nasional USD $61.4 miliar


Meski begitu, memang sebaiknya dimulai ketimbang tidak sama sekali. Walaupun setelah mengambil langkah awal, Indonesia pun masih harus bergumul dengan momok yang ‘menghantui’ negara berkembang, yaitu potensi korupsi.

Memang menjadi suatu dilema saat melihat risiko korupsi bersamaan dengan potensi investasi di negara yang masih memiliki prospek cerah seperti Indonesia. Namun jika melihat besarnya ambisi presiden Widodo untuk menjadikan INA lembaga investasi kelas dunia, tak menutup kemungkinan INA pun akan menjadi andalan bagi investor masuk ke proyek jumbo pembangunan Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur senilai Rp 500 triliun. Di tahap awal, ibu kota baru ditargetkan dapat membangun pusat pemerintahan di luas 6,000 ha lahan dari 180 ribu ha yang tersedia hingga 2024. Namun pembangunan dijadwalkan berlangsung dalam jangka panjang hingga 2045.

Penulis: Elizabet Siregar

-

Bahas