Kelangkaan Batubara Penyebab Pemadaman Listrik di Indonesia Baru-Baru Ini?

Pada bulan Mei 2026, terjadi pemadaman listrik massal berskala besar di Sumatra, yang tidak banyak mendapatkan perhatian dari media. Pemadaman ini dimulai pada malam hari tanggal 22 Mei 2026 dan baru mulai pulih dalam waktu 6 hingga 10 jam. Pemadaman bergilir dan pasokan listrik yang tidak stabil terus berlanjut hingga 24 Mei 2026 di beberapa wilayah di seluruh Sumatra, termasuk Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, dan Jambi. Dampak dari pemadaman ini menyebabkan gangguan yang meluas pada jaringan seluler, transaksi digital, hingga pompa air bersih perkotaan.

Menurut hasil investigasi oleh perusahaan listrik milik negara, Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang bekerja sama dengan otoritas setempat, runtuhnya sistem kelistrikan tersebut dipicu oleh cuaca buruk yang menyebabkan kerusakan fisik dan putusnya kabel transmisi pada jalur transmisi utama 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi.

Namun, di tengah berkecamuknya perang di Timur Tengah (serta penutupan Selat Hormuz) yang memicu lonjakan harga minyak (dan energi) global, masyarakat seketika berspekulasi apakah hal ini merupakan strategi untuk menghemat sumber energi yang mahal atau justru menutupi adanya kelangkaan pasokan energi.

Berbeda dengan pemadaman total yang terjadi di Sumatra, Pulau Jawa mengalami gelombang pemadaman bergilir secara berkala yang melanda sejumlah wilayah utama di pulau tersebut. Di Jawa, pemadaman listrik (yang berlangsung sekitar tiga hingga empat jam) semakin intensif antara tanggal 8 dan 19 Juni 2026. Bukti anekdot dari Yogyakarta menunjukkan bahwa wilayah-wilayah yang berbeda terkena dampak pemadaman pada hari yang berbeda pula (yang mengindikasikan adanya pemadaman bergilir).

Menariknya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan beberapa hari lalu bahwa Indonesia sedang menghadapi keterbatasan pasokan batu bara kalori menengah (5.200 kkal) yang dibutuhkan untuk memasok sejumlah pembangkit listrik milik PLN. Lahadalia memaparkan bahwa meskipun PLN membutuhkan 154 juta ton batu bara pada tahun 2026, pihak PLN baru berhasil mengamankan kontrak untuk sekitar 134 juta ton, yang berarti terdapat kekurangan (defisit) sebesar 20 juta ton.

Menurut Kementerian ESDM, krisis pasokan batu bara ini bersumber dari friksi ekonomi ketimbang kelangkaan mineral yang sebenarnya. Perusahaan-perusahaan pertambangan semakin enggan menjual batu bara kalori menengah yang bertaraf permintaan tinggi tersebut pada harga patokan kewajiban pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) yang dipatok pemerintah sebesar USD $70 per ton, di saat harga pasar internasional jauh lebih menguntungkan. Kesenjangan harga ini, yang diperparah oleh membengkaknya biaya produksi domestik serta melonjaknya stripping ratio (volume batuan penutup yang harus disingkirkan penambang untuk mengakses batu bara), telah menekan margin keuntungan secara drastis.

Situasi ini menghadirkan sebuah paradoks yang mencolok. Indonesia tetap menjadi salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia. Namun, sebagian besar hasil produksi domestiknya terdiri dari batu bara berkalori rendah, yang membuat jaringan listrik modernnya sangat rentan terhadap kelangkaan jenis batu bara kalori lebih tinggi yang justru menjadi tumpuan bagi infrastruktur kritisnya.

‹ Kembali ke Berita Hari Ini

Bahas

Silakan login atau berlangganan untuk mengomentari kolom ini