Puncak-puncak dalam volatilitas inflasi Indonesia berkolerasi dengan penyesuaian harga-harga yang ditetapkan. Harga-harga energi (bahan bakar dan listrik) ditetapkan oleh Pemerintah dan karenanya tidak bergerak sesuai dengan kondisi pasar, berarti defisit yang dihasilkannya harus diserap oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Program yang berumur beberapa dekade ini menempatkan tekanan yang serius pada neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga membatasi belanja publik untuk proyek-proyek berjangka panjang dan produktif, seperti pembangunan infrastruktur atau pembangunan sosial.

Institusi-institusi internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia mengkritik Pemerintah Indonesia karena menyediakan bahan bakar dan listrik murah untuk para penduduknya karena kebijakan ini menyebabkan kelemahan-kelemahan finansial (terutama karena Indonesia telah berubah menjadi importir minyak netto di tahun 2000-an), membatasi investasi Pemerintah untuk sektor-sektor yang lebih produktif (bahkan bahan bakar yang murah mendukung penjualan mobil di negara ini dan karena sebagian besar infrastrukturnya tidak layak maka kemacetan lalu lintas meningkat di kota-kota besar Indonesia), mendistorsi perekonomian dengan menjaga harga secara artifisial lebih rendah, dan, terakhir, kelas menengahlah yang paling diuntungkan dari rendahnya harga bahan bakar, bukan segmen penduduk miskin dalam masyarakat Indonesia (yang menjadi sasaran).

Masyarakat Indonesia menjadi kecanduan pada subsidi Pemerintah, terutama bahan bakar yang murah. Ini berarti bahwa usaha-usaha untuk mengatur kembali subsidi energi mengimplikasikan risiko-risiko politik untuk elit yang berkuasa karena kegelisahan politik (demonstrasi) muncul yang disebabkan oleh (ancaman dari) tekanan inflasi yang meningkat. Salah satu karakteristik Indonesia adalah sejumlah besar penduduknya termasuk dalam kelompok yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan, yang berarti bahwa kejutan inflasi yang relatif kecil bisa mendorong mereka ke bawah garis kemiskinan itu. Contohnya, ketika Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) memutuskan untuk mengurangi subsidi bahan bakar secara besar-besaran di akhir 2005 (dengan menaikan harga bahan bakar bersubsidi lebih dari dua kali lipatnya) karena tingginya harga minyak internasional, tindakan ini segera menyebabkan tingkat inflasi dua angka antara 14% sampai 19% (year-on-year) sampai Oktober 2006. Lebih lanjut lagi, inflasi inti negara ini - yang mengecualikan barang-barang yang rentan terhadap volatilitas harga sementara - juga telah menjadi tidak stabil karena efek ronde dua dari penyesuaian harga energi yang berlanjut ke perekonomian yang lebih luas (contohnya melalui kenaikan biaya-biaya transportasi).

Tingkat Inflasi Indonesia (perubahan % tahunan pada indeks harga konsumen):

Kendati ada protes sosial, pengurangan subsidi energi Indonesia tetap menjadi prioritas utama agenda Pemerintah Pusat. Pada awal 2012, Pemerintah mengajukan kenaikan harga bahan bakar namun kegelisahan sosial dan oposisi politik di parlemen menyebabkan peningkatan tiba-tiba mustahil. Akhirnya, pada Juni 2013, premium dinaikkan 44% menjadi Rp 6.500 dan solar sebesar 22% menjadi Rp 5.500 per liter karena subsidi bahan bakar yang besar mengancam untuk mendorong defisit APBN melewati level 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan hukum Indonesia melarang defisit APBN untuk melewati 3% dari PDB. Dalam rangka mendukung segmen masyarakat miskin, Pemerintah melaksanakan program-program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kendati begitu, inflasi meningkat menjadi 8,4% pada basis year-on-year (y/y) pada akhir tahun.

Namun, kendati ada kenaikan harga di 2013, porsi yang signifikan dari harga bahan bakar Indonesia tetap disubsidi, sementara kenaikan harga bahan bakar menuntut peningkatan terus-menerus, dan karenanya Bank Dunia, IMF dan Kantor Dagang & Industri Indonesia (Kadin) terus menekankan pentingnya menghentikan program ini. Setelah Joko Widodo yang berpola pikir pembaharuan (reform-minded) memenangkan pemilihan presiden dan dilantik sebagai presiden ke-7 Indonesia pada Oktober 2014, salah satu tindakan pertamanya adalah menaikan harga bahan bakar bersubsidi. Premium dinaikkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter, sementara diesel dinaikkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter. Ini berarti bahwa laju inflasi negara ini, yang telah mulai melambat menuju level target Bank Indonesia pada 4,5%, tidak memiliki waktu untuk semakin pulih dan berakselerasi kembali menjadi 8,4% (y/y) pada akhir tahun 2014.

Subsidi Energi Indonesia:

Tahun           Subsidi Bahan Bakar Minyak
           Subsidi Listrik
2014                              246.5                    103.8
2013                              210.0                     99.9
2012                              211.9                     94.6
2011                              165.2                     90.4
2010                               82.4                     57.6
2009                               45.0                     49.5
2008                              139.1                     83.9
2007                               83.8                     33.1
2006                               64.2                     30.4
2005                               95.6                      8.9
2004                               69.0                      2.3

dalam trilyun rupiah

Pada awal tahun 2015, Presiden Joko Widodo memiliki keuntungan karena harga minyak mentah global telah turun dramatis sejak pertengahan 2014 karena lambatnya permintaan global sedangkan suplai kuat karena angka-angka produksi minyak yang terus-menerus tinggi di negara-negara OPEC dan revolusi gas shale AS. Karenanya, Widodo memutuskan untuk melakukan tindakan yang berani. Dia pada dasarnya menghapus subsidi premium dan menetapkan subsidi tetap sebesar Rp 1.000 per liter untuk diesel. Pemerintah Indonesia tetap menentukan harga bensin dan diesel (disesuaikan setiap kuartalnya) namun harga akan berfluktuasi sejalan dengan harga internasional. Meskipun begitu, karena harga minyak mentah dunia agak pulih di pertengahan pertama tahun 2015, inflasi Indonesia tetap tinggi di pertengahan 2015 dan hanya mulai menurun di akhir 2014. Bank Indonesia tetap memprediksi inflasi 2015 sekitar 4% (y/y).

Inflasi di Indonesia 2008-2015:

   2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015
Inflasi
(perubahan % tahunan)
  9.8   4.8   5.1   5.4   4.3   8.4   8.4   3.4
Target Bank Indonesia
(perubahan % tahunan)
  5.0   4.5   5.0   5.0   4.5   4.5   4.5   4.0

Sumber: Bank Dunia dan Bank Indonesia

Inflasi di Indonesia:

Bulan  Monthly Growth
          2013
 Monthly Growth
          2014
 Monthly Growth
          2015
 Monthly Growth
          2016
Januari          1.03%          1.07%         -0.24%          0.51%
Februari          0.75%          0.26%         -0.36%         -0.09%
Maret          0.63%          0.08%          0.17%          0.19%
April         -0.10%         -0.02%          0.36%         -0.45%
Mei         -0.03%          0.16%          0.50%          0.24%
Juni          1.03%          0.43%          0.54%          0.66%
Juli          3.29%          0.93%          0.93%
Augustus          1.12%          0.47%          0.39%
September         -0.35%          0.27%         -0.05%
Oktober          0.09%          0.47%         -0.08%
November          0.12%          1.50%          0.21%
Desember          0.55%          2.46%          0.96%
Total          8.38%          8.36%          3.35%

Sumber: BPS

Karakteristik tingkat inflasi yang tidak stabil di Indonesia menyebabkan deviasi yang lebih besar dibandingkan biasanya dari proyeksi inflasi tahunan oleh Bank Indonesia. Akibat dari ketidakjelasan inflasi semacam ini adalah terciptanya biaya-biaya ekonomi, seperti biaya peminjaman yang lebih tinggi di negara ini (domestik dan internasional) dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Saat rekam jejak yang baik mengenai mencapai target inflasi tahunan terbentuk, kredibilitas kebijakan moneter yang lebih besar akan mengikutinya. Namun, karena inflasi yang tidak stabil terutama disebabkan karena penyesuaian harga bahan bakar bersubsidi, kami memprediksi akan terjadi lebih sedikit deviasi antara target awal dan realisasi inflasi ke depan.

Kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia juga mengakibatkan biaya-biaya ekonomi yang tinggi. Hal ini menghambat konektivitas di negara kepulauan ini dan karenanya meningkatkan biaya transportasi untuk jasa dan produk (sehingga membuat biaya logistik tinggi dan membuat iklim investasi negara ini menjadi kurang menarik). Gangguan distribusi karena isu-isu yang berkaitan dengan infrastruktur sering dilaporkan dan membuat Pemerintah menyadari pentingnya berinvestasi untuk infrastruktur negara ini. Infrastruktur telah dipandang sebagai prioritas utama Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); sebuah rencana pembangunan jangka panjang Pemerintah yang ambisius dan masih belum membuahkan hasil.

Harga-harga bahan pangan sangat tidak stabil di Indonesia (rentan terhadap kondisi cuaca) dan kemudian meletakkan beban yang besar kepada rumah tangga-rumah tangga yang berada di bawah atau sedikit di atas garis kemiskinan. Rumah tangga-rumah tangga ini menghabiskan lebih dari setengah dari pendapatan yang bisa dibelanjakan mereka untuk makanan, terutama beras. Oleh karena itu, harga-harga makanan yang lebih tinggi menyebabkan inflasi keranjang kemiskinan yang serius yang mungkin meningkatkan persentase penduduk miskin. Panen-panen yang gagal dikombinasikan dengan reaksi lambat dari Pemerintah untuk menggantikan produk-priduk makanan lokal dengan impor adalah penyebab tekanan inflasi.

Puncak Inflasi Rutin di Indonesia

Bila tidak memperhitungkan penyesuaian harga yang ditetapkan pemerintah, ada dua puncak inflasi tahunan yang biasanya terjadi di Indonesia. Periode Desember-Januari selalu menjadi waktu kenaikan harga-harga karena perayaan-perayaan Natal dan Tahun Baru. Selain itu, banjir yang sering terjadi di bulan Januari (karena puncak musim hujan) menyebabkan gangguan jalur-jalur distribusi di beberapa daerah dan kota, dan karenanya menyebabkan biaya logistik yang lebih tinggi. Puncak inflasi kedua terjadi di periode Juli-Agustus. Tekanan-tekanan inflasi di kedua bulan ini terjadi sebagai dampak dari masa liburan, bulan suci puasa umat Muslim (Ramadan), perayaan-perayaan Idul Fitri dan awal tahun ajaran baru. Peningkatan yang signifikan bisa dideteksi dalam belanja makanan dan barang-barang konsumen lain (seperti baju, tas dan sepatu), diikuti dengan tindakan para retailer yang menaikkan harga.

Kebijakan Moneter dan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia (BI Rate)

Dengan pertumbuhan PDB tahunan naik rata-rata 5% sampai 6% (y/y) selama satu dekade terakhir, perekonomian Indonesia telah berekspansi dengan cepat, dengan karakteristik naiknya permintaan domestik (konsumsi domestik berkontribusi untuk sekitar 55% dari total pertumbuhan ekonomi negara ini), pertumbuhan kredit sektor swasta yang subur dan peningkatan akses bisnis untuk kredit. Terlebih lagi, gaji sektor publik telah meningkat karena reformasi administratif dan pertumbuhan gaji sektor swasta telah berakselerasi (upah minimum regional Indonesia dinaikkan secara signifikan pada tahun 2012-2014). Karena pertumbuhan ekonomi yang subur membawa tekanan-tekanan inflasi, kebijakan-kebijakan moneter baru-baru ini (sejak 2013) bertujuan untuk mengamankan stabilitas keuangan negara ini, tertutama setelah inflasi naik akibat reformasi harga bahan bakar bersubsidi pada periode 2013-2015 sementara akhir dari program quantitative easing Federal Reserve (dan ancaman kenaikan suku bunga AS) menyebabkan capital outflows besar-besaran dari negara-negara berkembang (menyebabkan pelemahan tajam mata uang negara-negara berkembang), termasuk Indonesia. Kebijakan moneter Bank Indonesia yang lebih ketat dilaksanakan dengan mengorbankan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Bank Indonesia (BI) memiliki tujuan utama memastikan kestabilan rupiah. BI menggunakan instrumen-instrumen dalam cakupan luas untuk mengurangi tekanan-tekanan inflasi di negara ini. Kebijakan suku bunga bank disesuaikan ketika target inflasi tidak tercapai. Antara Februari 2012 sampai Juni 2013, suku bunga acuan negara ini (BI rate) telah ditetapkan pada level terendah dalam sejarah pada 5,75%. Setelah periode ini, tekanan-tekanan inflasi meningkat karena reformasi harga bahan bakar bersubsidi dan ketidakjelasan global mengenai kebijakan moneter AS. Capital outflows yang mengikutinya mengakibatkan pelemahan nilai tukar rupiah secara tajam. Oleh karena itu, mulai dari pertengahan 2013, Bank Indonesia menyesuaikan BI rate-nya dengan menaikkannya secara bertahap namun agresif dari 5,75% menjadi 7,50%. Tindakan ini juga membawa kepada penurunan pertumbuhan kredit di Indonesia.

Tindakan lain untuk memperketat kebijakan moneter adalah menaikkan persyaratan simpanan baik untuk deposito mata uang lokal maupun mata yang asing di bank-bank Indonesia. Terakhir, BI mengurangi permintaan para investor asing untuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan memperpanjang periode persyaratan kepemilikan SBI dari satu menjadi enam bulan, memperpanjang waktu jatuh tempo dari SBI yang diterbitkan menjadi 9 bulan dan dengan memperkenalkan deposito-deposito dalam konteks tidak dapat diperdagangkan dengan waktu jatuh tempo lebih panjang (yang hanya tersedia untuk bank-bank). Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk memitigasi aliran ‘uang panas’ ke dalam Indonesia.

Bank Indonesia Rate (BI Rate) 2008-2014:

   2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015
Bank Indonesia Rate
(% pada akhir tahun)
 9.25  6.50  6.50  6.00  5.75  7.50  7.75  7.50

Sumber: Bank Indonesia

Inflasi Indonesia dalam Perspektif Global

Tabel di bawah menempatkan performa inflasi Indonesia baru-baru ini (perubahan persentase tahunan) dalam perspektif global dengan membandingkannya dengan angka-angka inflasi di Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok.

     2009    2010    2011    2012    2013    2014
Amerika Serikat
   -0.4     1.6     3.0     1.7     1.5     1.6
Cina    -0.7     3.3     5.4     2.6     2.6     2.1
Indonesia     4.8     5.1     5.4     4.3     8.4     8.4

Sumber: Bank Dunia

Updated pada 4 Juli 2016