Dilema Pertamax: Menilai Dampak Rambatan Inflasi dan Substitusi Konsumen di Indonesia

Harga Pertamax bervariasi di seluruh Nusantara. Berdasarkan daftar harga yang dirilis oleh Pertamina Patra Niaga —anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan bahan bakar— harga Pertamax paling terjangkau di Kawasan Perdagangan Bebas Sabang (Rp 15,250 per liter), sementara harga tertingginya berada di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara (Rp 17,000 per liter). Di sebagian besar provinsi lainnya, harga berkisar antara Rp 16,250 dan Rp 16,650 per liter.

Alasan di balik kenaikan harga Pertamax ini sudah jelas. Roberth Dumatubun, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, menyatakan bahwa penyesuaian harga tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah setelah adanya mekanisme evaluasi berkala yang memperhitungkan perkembangan harga minyak global dan harga pasar ekonomi.

Dengan kata lain, mengingat harga minyak global yang terus bertahan tinggi (tidak jauh dari USD $100 per barel), sementara Indonesia merupakan importir minyak neto yang menyubsidi sebagian besar konsumsi bensin domestik, tekanan terhadap APBN meningkat tajam sejak dimulainya perang di Iran (yang meluas ke Timur Tengah) pada akhir Februari 2026. Selain itu, kondisi rupiah juga rapuh dan baru-baru ini menyentuh rekor terendah sepanjang sejarah di kisaran hampir Rp 18,200 per dolar AS, yang membuat biaya impor minyak dari luar negeri menjadi jauh lebih mahal.

Tabel 1 - Harga Bahan Bakar di Indonesia (Harga di Jawa):

Tipe BBM	18 April 2026 (Rupiah per Liter)	10 June 2026 (Rupiah per Liter)
Pertalite	10,000	10,000
Pertamax	12,300	16,250
Pertamax Green 95	12,900	17,000
Pertamax Turbo	20,750	20,750
Dexlite	23,000	23,000
Biosolar	6,800	6,800

^{Sumber: Pertamina Patra Niaga} 

Memang benar, pemerintah Indonesia sebelumnya telah menegaskan bahwa hanya harga bahan bakar bersubsidi (yaitu Pertalite dan Biosolar) yang akan dibekukan nilainya hingga akhir tahun 2026. Meski demikian, awalnya diasumsikan bahwa pemerintah juga akan sangat berhati-hati terhadap harga Pertamax mengingat sebagian besar porsi pasar menggunakan Pertamax. Oleh karena itu, jika harga Pertamax naik, maka sebagian pengguna Pertamax kemungkinan besar akan beralih ke Pertalite. Hal ini tentu akan menambah beban yang lebih besar lagi pada defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena pemerintah harus membayar kompensasi atau subsidi yang besar untuk setiap liter Pertalite yang terjual.

Meskipun Pertamina telah memperketat pengawasan terhadap konsumsi Pertalite di SPBU (misalnya, kendaraan konsumen harus terdaftar di aplikasi Subsidi Tepat milik pemerintah untuk membeli Pertalite menggunakan kode QR unik yang terikat pada pelat nomor), pengawasan semacam ini masih mudah disiasati karena masyarakat dapat membeli Pertalite di berbagai toko informal (pedagang eceran pinggir jalan) yang banyak ditemukan di sepanjang jalan raya yang ramai. Selain itu, sepeda motor juga bebas membeli Pertalite.

Bahkan, banyak orang yang mungkin mencampur Pertamax (RON 92) dengan Pertalite (RON 90) demi menghemat uang —sebuah strategi yang tentu saja tidak baik untuk mesin mobil (pencampuran ini menurunkan tingkat oktan, menyebabkan mesin menggelitik atau knocking, pembakaran yang tidak sempurna, dan kerusakan jangka panjang pada komponen catalytic converter—yang pada akhirnya membuat konsumen harus membayar biaya perbaikan lebih mahal daripada penghematan yang mereka dapatkan di pompa bensin).

Pertamax tidak dikategorikan sebagai bahan bakar bersubsidi, namun pemerintah Indonesia menjaga harga Pertamax agar tetap rendah secara semu (artificially low) dan oleh karena itu pemerintah membayar kompensasi kepada Pertamina karena menjual bahan bakar tersebut di bawah harga pasar (pembayaran kompensasi ini merupakan subsidi yang 'tersembunyi'). Jadi, ketika pemerintah mempertahankan harga Pertamax di angka Rp 12,300 selama dua bulan terakhir (terlepas dari tingginya harga minyak global), kita berasumsi bahwa harga ini akan terus dijaga tetap rendah dalam waktu dekat. Namun tampaknya skema populis ini harus ditinggalkan karena tekanan pada APBN sudah terlalu tinggi.

Melalui subsidi dan pembayaran kompensasi, pemerintah Indonesia menjaga harga bahan bakar dan listrik tetap rendah dalam upaya mendukung lapisan masyarakat yang miskin. Diperkirakan hampir setengah dari populasi Indonesia hidup dalam kondisi rentan miskin (near-poor), yang berarti guncangan inflasi yang signifikan dapat mendorong mereka jatuh ke dalam jurang kemiskinan yang parah.

Selain bayang-bayang peningkatan konsumsi Pertalite yang membebani APBN, kenaikan tajam harga Pertamax juga berisiko menjepit segmen masyarakat kelas menengah yang baru tumbuh (aspiring middle class) di Indonesia. Banyak konsumen Pertamax adalah pemilik usaha kecil, pengemudi ojek/taksi daring, dan kelas pekerja perkotaan (yang bukan merupakan penerima belanja bantuan sosial pemerintah). Oleh karena itu, jika mereka terus menggunakan Pertamax, maka daya beli mereka akan tergerus. Hal ini bahkan dapat mendorong mereka masuk ke dalam kategori rentan miskin.

Tabel di bawah ini menunjukkan rata-rata harga bahan bakar di negara-negara ASEAN (berdasarkan data Trading Economics periode Maret-April 2026). Indonesia berada di posisi dekat bagian bawah daftar tersebut. Perbedaan signifikan pada harga bahan bakar antarnegara ini dijelaskan oleh perbedaan kebijakan subsidi energi, struktur pajak, serta kemampuan masing-masing negara dalam memproduksi minyak dan bahan bakar domestik.

Tabel 2 - Rata-rata Harga Bensin di Kawasan ASEAN:

Negara	Average Retail Gasoline Price (US Dollar per Liter)
Singapore	2.38
Philippines	1.52
Cambodia	1.25
Thailand	1.25
Vietnam	0.74
Indonesia	0.59
Malaysia	0.50

^{Sumber: Bisnis Indonesia}

‹ Kembali ke Kolom Berita

Bahas

Silakan login atau berlangganan untuk mengomentari kolom ini