Minggu lalu Indonesia menunda menerbitkan paket stimulus ekonomi ketujuh - sebuah paket yang akan berfokus pada mendongkrak perekonomian desa - karena Pemerintah masih perlu mengimplementasikan sejumlah deregulasi dan debirokrasi sehubungan dengan paket stimulus sebelumnya. Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan bahwa Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih harus mengimplementasikan deregulasi sebelum paket ketujuh dapat diumumkan.

Lanjut baca ›

Pemerintah Indonesia saat ini mempersiapkan paket kebijakan ekonomi ke-7. Paket baru ini yang bertujuan untuk mendongkrak daya beli masyarakat dengan berfokus pada ekonomi desa. Paket ini akan memiliki dua pusat fokus utama: (1) menggunakan dana desa - dicairkan oleh Pemerintah Pusat - dengan lebih efektif, dan (2) memperbaiki logistik di level desa. Edy Putra Irawadi, Deputi Menteri Indonesia untuk Industri dan Perdagangan, mengatakan kebijakan-kebijakan baru ini akan mendongkrak daya beli masyarakat, terutama di level desa.

Lanjut baca ›

Public spending on infrastructure development in Indonesia is not optimal. Sofyan Djalil, Indonesia's National Development Planning Minister as well as Head of the National Development Planning Agency (Bappenas), says immature and non-integrated planning between ministries and other government agencies as well as between the central and regional governments cause inefficient and non-optimal infrastructure spending. Non-optimal infrastructure development implies that Indonesia's overall economic growth as well as social development cannot achieve its full potential.

Lanjut baca ›